Dewan Perwakilan Rakyat meneruskan rencana pembangunan gedung baru bernilai Rp1,3 triliun. Ketua DPR Marzuki Alie menerangkan pembangunan gedung DPR memang sempat ditunda untuk dievaluasi.
"Diputuskan ditunda, dilaksanakan pada tahun 2011," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 7 Januari 2011.
Marzuki menjelaskan bahwa dari rapat konsultasi pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi, pendapat yang disampaikan waktu itu adalah menyadari bahwa pembangunan gedung itu diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan keperluan kelembagaan DPR. "Kami sudah sosialisasi kenapa gedung ini diperlukan," ujar Marzuki.
Gedung DPR tersebut sudah ada dalam rencana strategis dan telah ditetapkan dalam rapat paripurna. Marzuki menyampaikan, sebaiknya rencana pembangunan gedung ini tidak menjadi alat politik bagi kepentingan partai dan seseorang yang ingin menari di atas isu yang memojokkan DPR. "Oleh karenanya saya kumpulkan fraksi," kata Marzuki.
Ternyata seluruh fraksi menyetujui pembangunan gedung tersebut. "Tidak ada satupun fraksi yang menolak. Semuanya menyampaikan bahwa pembangunan gedung itu diperlukan."
Marzuki menambahkan gedung ini diperlukan untuk menjawab bangunan sistem kelembagaan yang kuat di DPR. Rencananya nanti akan ada tiga struktur eselon satu, yaitu antara lain berupa badan fungsional keahlian, sekretariat jenderal, dan badan pengawas internal.
"Sehingga perhitungan tentang keperluan gedung itu merupakan suatu keniscayaan untuk kita bangun. Itu hasil sosialisasi dan kajian," kata mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu.
Badan Urusan Rumah Tangga, yang dipimpin Marzuki pun telah berusaha untuk menekan biaya gedung ini. "Untuk memastikan itu, Kepala Biro Bangunan saya ganti dengan orang ahli dari Kementerian Pekerjaan Umum," kata Marzuki. "Saya minta ke Pak Djoko (Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum--red), tolong kasih saya orang yang mampu duduk jadi kepala biro bangunan, idealis, memikirkan kepentingan negara, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada pesanan dan lain sebagainya, sehingga bisa kerja baik. Boleh tanya ke Pak Djoko," kata Marzuki.
Menteri Djoko Kirmanto lalu memberi nama Sumirat untuk menduduki posisi Kepala Biro Bangunan. "Saya nggak kenal siapa orangnya," kata Marzuki.
Kepala biro ini, tambah Marzuki, perannya antara lain adalah untuk meyakinkan pimpinan DPR mengenai berapa sebenarnya biaya pembangunan gedung ini. "Tidak perlu mewah yang penting bisa memenuhi keperluan anggota dewan untuk bekerja," kata Marzuki.